Empiris Pendidikan Pada Masa Pandemi, Masalah Atau Solusi?
Pendidikan merupakan akar & pondasi bagi generasi muda. Seberapa baiknya kualitas pendidikan akan memilih masa depan negara. Nyatanya masalah kesenjangan dan pemerataan pendidikan pada Indonesia masih sebagai polemik, terutama pada tengah pandemi.
Siapa yang tidak tersulut melihat output Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 lalu? Indonesia meraih peringkat 7 besarberdasarkan bawah selesainya bersaing dengan 78 negara lainnya. Lebih jelasnya, Indonesia meraih peringkat 72 untuk kompetensi Membaca, peringkat 72 buat nilai Matematika, & nilai Sains menduduki peringkat 70.
Hasil PISA yang meringkuk pada posisi belakang memicu pemerintah buat mengevaluasi kebijakan dan mempertinggi porto. Mengingat aturan pendidikan yang meningkat seiring tahunnya, mungkin akan lebih pantas apabila menyebut pengeluaran ini sebagai keliru satu anggaran pendidikan tertinggi pada ASEAN. Bagaimana tidak, sebanyak 20% APBN dikerahkan buat sektor pendidikan menggunakan jumlah Rp 550 triliun. Tetapi, buat Kemendikbud sendiri hanya diberikan dana sekitar Rp 81,lima triliun.
Hal ini pun dikemukakan pribadi oleh Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim dalam webinar Taklimat Media Awal Tahun, Selasa (lima/1). Sisa aturan lainnya akan diberikan pada kementrian lain misalnya Kemristek, Kominfo, & Kementrian PUPR. Penggunaannya akan mengacu pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pembangunan satelit & pemugaran akses internet, dan pembangunan sarana prasarana pendidikan.
Tetapi, merujuk lagi pada realitasnya. Tidak semua pembangunan dan peningkatan akses pendidikan dilakukan secara menyeluruh.
Kondisi wilayah dan geografis yg beragam membuat setiap program yg direncanakan wajibterhambat. Tapi masalah-perkara tadi seharusnya sudah dipertimbangkan sang pemangku kepentingan.
Sudah terlihat nyata bahwa memang segala bentuk distribusi niscaya akan membutuhkan ketika yang lama. Tapi pengeluaran dana yg akbar seharusnya sebanding menggunakan hasil yg diperoleh. Manajemen keuangan, komunikasi kebijakan, serta kasus koordinasi antar jajaran pemerintah sebagai sorotan dalam ketidakefektifan program pendidikan.
Kondisi Sekolah Yang Mengkhawatirkan
Menurut data yg dipaparkan oleh Statistik Pendidikan Indonesia, distribusi siswa pada sekolah negeri lebih akbar dibanding sekolah swasta. Tetapi buat kelengkapan fasilitas dan sarana pendidikan, sekolah negeri tertinggal jauh. Padahal buat memenuhi banyaknya daya tampung diperlukan fasilitas yg lebih berdasarkan relatif buat menunjang tercapainya sasaran pendidikan.
Seperti yg disampaikan oleh Nadiem Makarim dalam Rabu (20/1/2021), 15 % atau 34.200 sekolah dari semua satuan pendidikan diizinkan buat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan 84,lima persen sisanya dengan jumlah 185.552 sekolah tetap melanjutkan PJJ. Masih poly Pemda yg memikirkan dampak dan keselamatan murid pada tengah pandemi. Tetapi, nir hanya COVID19 saja yg berbahaya bagi keselamatan. Bangunan yg rentan ambruk dan fasilitas sekolah yang kurang memadai juga tidak tanggal dari perhatian.
Sejak terdampak pandemi, kondisi sarana prasarana pendidikan di Indonesia sebagai perkara baru. Berdasarkan survei yg dilakukan Statistik Pendidikan pada tahun ajaran 2019/2020, lebih menurut 70% ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan pada kondisi yang rusak, baik yang rusak ringan/sedang juga rusak berat. Bahkan syarat rusak diatas 80% diduduki sang jenjang pendidikan Sekolah Dasar & Sekolah Menengah pertama. Sangat perlu langkah segera pada mengatasi darurat gedung sekolah supaya meminimalisir bahaya & melengkapi kebutuhan anak didik dalam aktivitas pembelajaran. Akan sangat bahaya jika murid yang mengikuti sekolah tatap muka harus beraktivitas diantara bangunan yg tidak solid & rentan rubuh.
Ancaman Loss Learning Akibat Pandemi
Pandemi COVID-19 ini relatif menghantam berat murid & tenaga pendidik. Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dijalankan sejak Maret 2020 terpaksa sebagai solusi buat melanggengkan proses pendidikan. Namun PJJ yang sudah berjalan lebih berdasarkan 10 bulan tadi bisa membawa perkara baru yg berkepanjangan, keliru satunya yaitu learning loss
Learning loss dari The Glossary of Education Reform (https://edglossary.org/) diartikan sebagai kehilangan atau keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang merujuk pada progres akademis, umumnya terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau diskontinuitas dalam pendidikan. Seperti yang disampaikan sang Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pengajar Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, khawatir dengan perkara learning loss. apabila saat ini kurikulum menargetkan 12 bab buat 1 mata pelajaran, maka pada kala pandemi sekolah hanya mampu mengejar lima bab saja. Itupun bila materi tadi dipahami sahih sang siswa.
Akibat mengejar ketertinggalan tersebut, tidak heran apabila beberapa guru mengirimkan poly tugas online sebagai ketentuan evaluasi.
Bagaimana dengan wargayang mengalami kesulitan ekonomi pada masa pandemi? SMERU Research Institute memikirkan hal yg sama. Mereka pun melakukan beberapa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Hasil skenario buruknya, angka kemiskinan pada tahun 2020 semakin tinggi sebanyak 4 persen berdasarkan tahun 2019 sebagai 12 persen. Artinya, akan semakin poly wargayg sulit menempuh pendidikan lantaran kesulitan ekonomi.
Dampak keterpurukan ekonomi yg dialami sanggup pula berimbas dalam kesejahteraan guru & sekolah sebagai institusi pendidikan. Hal ini akan sangat berdampak pada besarnya rasio learning loss di Indonesia.
Apakah imbas learning loss ini akan berkepanjangan? hal ini disampaikan juga oleh Mendikbud dalam Pengumuman Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yg disiarkan di kanal YouTube KEMENDIKBUD RI Agustus lalu bahwa learning loss akan menjadi imbas yang tetap, apalagi bagi murid menggunakan jenjang pendidikan terbawah. Maka itu harus ditangani segera dengan kebijakan yg ada dengan preparasi yg matang.
Akhir istilah, besarnya aturan pendidikan tidak menjamin baiknya kualitas pendidikan pada Indonesia. Ancaman pandemi yang masih mengintai memberi harapan tipis bagi masyarakat buat menyukseskan acara pendidikan. Akan menjadi PR besarbagi pemerintah buat mengatasi pertarungan yg timbul akibat dampak COVID19. Anggaran yg besartentu wajibdimanfaatkan semaksimal mungkin buat kelancaran dan efektivitas PJJ. Baik untuk kelancaran internet, fasilitas belajar online gratis, dan lain-lain.